Penelitian ini merupakan studi komparasi terkait hadhanah anak pasca putusan perceraian dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimanakah dasar hukum pelaksanaan hadhanah pada anak pasca perceraian dalam dua perspektif hukum tersebut. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif. Hadhanah merupakan hak anak yang harus dipenuhi oleh kedua orang tua. Hadhanah meliputi pendidikan dan pengasuhan dari orang dewasa selaku orang tua kepada anak yang belum dewasa. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hadhanah dalam hukum Islam sangat mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini tertuang dalam sumber utama hukum Islam (al-Qur’an dan Hadis) bahwa anak-anak pun memiliki hak yang melekat dalam hubungannya dengan kedua orang tuanya, meskipun telah terjadi perceraian. Begitu juga dalam hukum positif di Indonesia. Kekuasaan orang tua terhadap anak pasca perceraian menurut ketentuan kedua hukum (Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia) tersebut adalah sejalan, makna kekuasaan orang tua terhadap anak sangat berkolerasi terhadap makna perkawinan dan perceraian sebagaimana diatur oleh KHI dan UU Perkawinan. Pemaknaan hadhanah yang terdapat di dalam kedua hukum ini ternyata juga sejalan dengan pemaknaan perlindungan anak sebagaimana diatur di dalam UU Perlindungan anak, yaitu memberikan yang terbaik kepada anak. Sehingga kedua orang tua yang bercerai harus tetap memenuhi hadhanah anaknya sesuai dengan hak anak dalam UU Perlindungan Anak yaitu, hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi.

Perkawinan merupakan perbuatan yang sakral untuk dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah. Hal ini dianjurkan dalam agama Islam agar melangsungkan perkawinan jika dianggap mampu, lebih lanjutnya pemerintah pun mengatur dengan rapi tentang usia perkawinan sebagaimana yang berbunyi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) bahwa usia perkawinan bagi laki-laki harus mencapai 19 tahun dan perempuan harus berumur 16 tahun hal tersebut dianggap mampu untuk melakukan perkawinan. Faktanya bahwa masih ada yang melanggar peraturan tersebut dan melangsungkan perkawinan dengan meminta dispensasi nikah ke pengadilan yaitu di usia yang disebut Anak. Selain itu juga legalitas dari hukum adat yang tidak memiliki batasan usia perkawinan, artinya produk hukum yang masih goyah dan lemah akibat inkonsistensi hukum menimbulkan celah bagi pelaku perkawinan di bawah umur. Anak yang seharusnya dilindungi, dibimbing dan masa untuk bermain dengan teman sebayanya harus berperan sebagai orang dewasa dengan melakukan perkawinan dibawah umur. Dampaknya tidak bisa dielakkan yaitu putus sekolah, kekerasan dalam rumah tangga, perceraian dan lain sebagainya. Untuk itu perlu tindakan kondusif dari aspek HAM, peran dan fungsi HAM untuk melindungi hak anak harus diintensifkan agar anak bisa dijaga sebagai aset bangsa dan Negara

Polemics regarding the lives of men and women were not only the matter of marriage and divorce, but also zina (fornication), which often causes problems in the community. This study explored the perspective of Bimaness regarding the concept of zina; and whether research anchored in the sociology of law gathered the data and empirical evidence in the field analyzed using phenomenological dan fungsional structural approaches. The empirical findings showed that, first, Bimanese community, as in Islam, regarded zina as cruel acts. Therefore, sanction was imposed on the fornicators to uphold ‘amarma’rufnahimungkar’ (enjoining good and forbidding wrong’ principle); second, the sanction imposed on the fornicators was somehow unregistered marriage. The sanction imposed was deemed to be a panacea for some people, while others regarded it as merely no more than just a sanction. For the former, such a sanction could generate deterrent effects: the perpetrator were ashamed of the society and family regarding their immoral acts and were compelled to be responsible. The reason for the latter to regard the sanction as a mere sanction was due to the illegal marriage status, an unregistered marriage pertaining to the state law. Thus, the marriage would not last longer, and the public could only impose, yet did not escort sanction.

engangguran sampai saat ini masih menjadi problem krusial pemerintah Indonesia. Tak dapat dipungkiri, masalah ini terjadi akibat tingginya pertumbuhan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan kemampuan pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan. Kondisi akhirnya menjadi pemicu terjadinya mobilisasi tenaga kerja secara masal antar negara yang dilakukan oleh pemerintah. Untuk mengurangi angka pengangguran, pemerintah melaksanakan program penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri. Namun banyaknya kasus Tenaga Kerja Wanita (TKW) Indonesia yang bekerja di luar negeri seperti terjadinya pelecehan seksual, pemerkosaan, kekerasan, pembunuhan, pemotongan upah, dan pungutan liar bahkan yang dipidana dengan hukuman mati menjadi bukti nyata bahwa pemerintah Indonesia belum maksimal dalam menangani dan membantu para Tenaga Kerja Wanita (TKW) Indonesia untuk bebas dari jeratan hukuman di luar negeri. Pemerintah seharusnya bersikap proaktif dalam memberi perlindungan hukum dengan cara memperkuat diplomasi antarnegara dan menjalin komunikasi yang baik sehingga dapat lebih menjamin perlindungan terhadap hak-hak para TKW Indonesia di luar negeri. Adapun menurut hukum Islam menjadi TKW yang bekerja di luar negeri hukumnya haram, berdasarkan 2 (dua) alasan utama, Pertama: Karena TKW telah bekerja di luar negeri tanpa disertai mahram atau suaminya. Kedua: Menjadi TKW juga haram ditinjau dari segi lain, yaitu keberadaan TKW telah menjadi perantaraan munculnya berbagai hal yang diharamkan syara’. Misalnya, terjadinya pelecehan seksual, pemerkosaan, kekerasan, pembunuhan, pemotongan upah, dan pungutan liar. dalam kaidah fikih Al-Dharar yuzaal (segala macam bahaya wajib dihilangkan).

Negara Indonesia adalah merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk beragama Islam terbanyak, bahkan menempati posisi teratas. Hal tersebut sebagaimana yang dikutip dari CIA World Factbook, kurang lebih 23,2% jumlah penduduk dunia yang beragama Islam, maka 3%-nya berasal dari masyarakat Indonesia. Dari sekitar 225,25 juta jiwa penduduk Indonesia maka 87,2%-nya beragama Islam. Namun meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam, hal paling disayangkan adalah daya tarik masyarakat berpenduduk mayoritas Islam ini terhadap Islam sendiri sangatlah kurang bahkan jauh dari yang diharapkan. Pembuktian dari stagman tersebut adalah kurangnya minat masyarakat terhadap pelajaran agama, terutama bagi para pelajar atau penuntut ilmu. Sehingga pondok-pondok pesantren-pun menjadi lembaga pendidikan yang sepi peminat. Belum lagi dorongan dari para orang tua yang memotivasi anak-anak mereka agar lebih memilih pendidikan yang berbasis non-agama, di tambah juga dengan minimnya lapangan kerja yang menyediakan tempat bagi para lulusan agama/pesantren dan masih banyak lagi alasan-alasan lain sehingga permasalahan ini menjadi polemik yang sulit dipecahkan di tengah masyarakat Indonesia. Karena kurangnya pendidikan agama, maka tidak heran walaupun berpenduduk mayoritas Islam, negara Indonesia tidak mampu menerapkan hukum Islam, banyak masyarakatnya yang tidak menjalankan syariat Islam bahkan lebih parahnya Islam dianggap sebagai agama yang radikal atau keras dan tidak sesuai dengan perkembangan jaman. Kurangnya pemahaman dalam menjalankan syariat Islam ini, sebenarnya tidak hanya berdampak pada yang disebutkan di atas tadi, tapi juga berpengaruh terhadap tatacara dan tingkah laku masyarakat dalam menjalankan ibadah sehari-hari, misalnya saja shalat. Masih banyak masyarakat yang melaksanakan shalat yang apabila di tanya makna dan hakikat shalat itu sendiri tidak tahu, dasar perintah shalat-pun begitu terlebih lagi ketika dihadapkan kepada mereka tentang mazhab-mazhab dalam fikih, singkatnya mereka melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasul-nya dengan cara taqlid (ikut-ikutan).